JAKARTA - Menjelang akhir tahun anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk meninjau dan memeriksa penyerapan dana transfer ke daerah (TKD).
Langkah ini diambil guna memastikan setiap alokasi anggaran digunakan tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Instruksi Presiden untuk Penyerapan Dana Daerah
Perintah Presiden Prabowo disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di ruang tunggu VVIP Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, 11 November 2025, hanya beberapa jam sebelum keberangkatan Presiden ke Sydney, Australia.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang turut hadir, menjelaskan bahwa rapat membahas pengelolaan keuangan negara serta penyerapan anggaran, termasuk dana transfer ke daerah yang dikelola kepala daerah.
“Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” kata Seskab Teddy.
Pengelolaan Uang Rakyat yang Akuntabel
Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga agar setiap rupiah anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab. Arahan ini berlaku tidak hanya untuk kementerian dan lembaga, tetapi juga untuk seluruh pemerintah daerah yang menerima dana transfer.
“Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana daerah yang juga merupakan uang rakyat,” ujar Seskab Teddy.
Arahan ini menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam pengelolaan anggaran publik, sekaligus memastikan dana memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat Terbatas dengan Pejabat Tinggi Negara
Rapat terbatas yang berlangsung selama dua jam tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi negara, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara M Herindra, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh.
Selain itu, hadir pula Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan koordinasi lintas lembaga yang intensif untuk memastikan pengelolaan anggaran negara berjalan optimal.
Koordinasi Mensesneg dengan Kementerian dan Lembaga
Tugas yang diberikan Presiden kepada Mensesneg adalah melakukan koordinasi menyeluruh dengan kementerian dan lembaga terkait, sekaligus meninjau bagaimana TKD digunakan di tingkat daerah. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan, mempercepat realisasi program, serta memastikan seluruh dana terserap sesuai target sebelum akhir tahun anggaran.
Presiden juga menekankan bahwa pengawasan tidak sekadar administratif, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui program pembangunan dan layanan publik yang lebih baik.
Kunjungan Balasan ke Australia
Selepas memimpin rapat, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Seskab Teddy bertolak ke Sydney, Australia, untuk melaksanakan kunjungan balasan. Keberangkatan Presiden dilepas oleh Wakil Presiden Gibran, Mensesneg Prasetyo Hadi, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco di apron Lanud.
Meskipun memimpin kunjungan internasional, arahan Presiden mengenai pengelolaan dana tetap menjadi prioritas, dengan Mensesneg sebagai koordinator utama untuk memastikan seluruh proses pengawasan berjalan efektif di tanah air.
Fokus pada Efisiensi dan Dampak Nyata
Arahan Presiden Prabowo menekankan bahwa pengelolaan TKD tidak hanya soal pencairan dana, tetapi juga tentang efektivitas penggunaan anggaran. Dana yang tersalurkan harus mampu mendorong pembangunan daerah, memperkuat layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengawasan yang ketat, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan penggunaan anggaran sebelum akhir tahun anggaran 2025. Hal ini sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas dana publik yang dikelola.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dana transfer ke daerah menjelang akhir tahun 2025. Perintah ini diberikan dalam rapat terbatas di Lanud Halim Perdanakusuma, dengan tujuan memastikan setiap alokasi anggaran digunakan tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar pengelolaan anggaran publik berjalan efisien dan transparan, selaras dengan prinsip penggunaan uang rakyat yang bertanggung jawab.
