JAKARTA – Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca hingga 31,89% melalui upaya nasional dan mencapai 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030. 

Target ambisius ini merupakan bagian dari peta jalan menuju emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060 atau bahkan lebih awal. Salah satu strategi penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengembangan transportasi berkelanjutan, terutama elektrifikasi kendaraan.

Namun, adopsi kendaraan listrik (EV) di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Berdasarkan data terbaru, jumlah kendaraan listrik belum mencapai 1% dari total populasi kendaraan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski kesadaran terhadap kendaraan ramah lingkungan meningkat, tantangan implementasinya masih besar.

Agar transisi menuju energi bersih berjalan efektif, para ahli menilai langkah paling strategis adalah memulai elektrifikasi dari sektor transportasi publik. Pendekatan ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan emisi sekaligus mendorong perubahan sistem transportasi nasional menuju arah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Elektrifikasi Transportasi Publik Sebagai Titik Awal

Studi terbaru yang dilakukan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) dengan dukungan ViriyaENB mengungkapkan bahwa elektrifikasi armada bus perkotaan dapat menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 66,7% pada tahun 2040. Selain itu, langkah ini juga berpotensi menghemat subsidi transportasi hingga 30%.

Direktur Asia Tenggara ITDP Indonesia, Gonggomtua Sitanggang, menekankan bahwa transisi menuju kendaraan listrik di sektor transportasi publik bukan sekadar pergantian teknologi, melainkan perubahan sistemik yang membawa berbagai manfaat sosial dan ekonomi.

“Transisi ke bus listrik bukan hanya soal mengganti teknologi, tapi membuka peluang kota-kota di Indonesia menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih efisien, bersih, dan terjangkau. Langkah ini juga dapat menciptakan lapangan kerja hijau dan memperkuat rantai nilai industri transportasi bersih,” ujar Gonggomtua.

Dengan mempercepat elektrifikasi armada bus kota, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan kualitas udara perkotaan yang saat ini menjadi salah satu masalah lingkungan utama.

Sektor Logistik Jadi Pilar Penting Transisi Energi Bersih

Selain transportasi publik, elektrifikasi juga perlu diperluas ke sektor logistik perkotaan. Sektor ini merupakan urat nadi distribusi barang di kota dan memiliki peran besar dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional. Menurut data Statista (2024), pasar logistik Indonesia diproyeksikan tumbuh hingga 45,6% pada 2030. Angka ini menunjukkan potensi besar bagi sektor swasta untuk ikut berkontribusi dalam transformasi energi bersih.

Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, menegaskan bahwa transformasi logistik menuju energi bersih dapat menciptakan dampak berlapis bagi perekonomian dan lingkungan.

“Logistik adalah urat nadi pergerakan barang di kota. Saat sektor ini ikut bertransisi ke energi bersih, kita tidak hanya menurunkan emisi, tapi juga membuka peluang kerja hijau, menggerakkan ekonomi lokal, dan mewujudkan kota yang lebih sehat,” ujar Suzanty.

Suzanty menambahkan, dukungan kebijakan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mempercepat transisi di sektor logistik. Hal ini termasuk pemberian insentif fiskal bagi pelaku industri, pembebasan bea masuk untuk kendaraan listrik logistik, serta peningkatan infrastruktur pengisian daya di kawasan industri dan pusat distribusi.

Infrastruktur Pengisian Daya Jadi Tantangan Utama

Meski potensi pengembangan kendaraan listrik sangat besar, hambatan utama dalam percepatan adopsinya terletak pada infrastruktur pengisian daya. Sejumlah survei dari lembaga pemerhati konsumen menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan fasilitas home charging masih menjadi penghalang utama masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

Padahal, studi ITDP (2025) mencatat bahwa biaya pengisian daya kendaraan listrik di Indonesia tergolong murah secara global. Dengan demikian, tantangan terbesar bukanlah tarif pengisian, melainkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap fasilitas pengisian daya itu sendiri.

Untuk pengisian di rumah, misalnya, pengguna kendaraan listrik kerap menghadapi kendala pada prosedur peningkatan daya listrik serta biaya instalasi perangkat home charging yang cukup tinggi. Kondisi ini memerlukan intervensi kebijakan agar prosesnya lebih sederhana dan terjangkau.

Sementara itu, untuk pengisian publik, diperlukan kebijakan insentif yang menarik bagi pelaku industri agar pembangunan SPKLU bisa lebih cepat dan merata di berbagai wilayah. Dengan begitu, masyarakat akan semakin yakin dan nyaman beralih ke kendaraan listrik.

Langkah Pemerintah dan Harapan ke Depan

Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui kebijakan fiskal dan regulasi yang mendukung investasi. Dukungan internasional juga terus diupayakan, seperti melalui kerja sama dengan Jepang dan United Nations Development Programme (UNDP) yang meluncurkan proyek Blue Carbon and Finance Profiling untuk mempercepat transisi menuju nol emisi.

Selain itu, Jepang telah menyiapkan dukungan pendanaan sebesar US$500 juta untuk memperkuat proyek-proyek nol emisi di kawasan ASEAN, dengan Indonesia sebagai salah satu prioritas utama. Dana tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pengembangan infrastruktur dan teknologi kendaraan listrik di Tanah Air.

Langkah-langkah strategis seperti elektrifikasi transportasi publik dan logistik, pembangunan infrastruktur pengisian daya, serta dukungan kebijakan insentif diharapkan dapat mempercepat peralihan menuju sistem transportasi yang lebih hijau.

Transisi kendaraan listrik merupakan bagian integral dari upaya Indonesia menuju masa depan rendah karbon. Dimulai dari sektor transportasi publik dan logistik, elektrifikasi bukan hanya solusi lingkungan, tetapi juga peluang ekonomi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja hijau dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu negara terdepan dalam transformasi energi bersih di kawasan Asia Tenggara.