JAKARTA - Kabar baik datang dari sektor pertanian nasional. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengumumkan bahwa produksi beras Indonesia pada akhir 2025 diproyeksikan meningkat hingga 4,1 juta ton, dan seluruh kebutuhan nasional dapat dipenuhi tanpa impor.
Pernyataan tersebut menandai capaian signifikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal berkomitmen mewujudkan swasembada pangan dalam empat tahun pertama masa pemerintahannya.
“Kami hitung selalu moderat. Tahun lalu, arahan Presiden Prabowo empat tahun swasembada, dan alhamdulillah tinggal satu bulan lagi. Produksi beras naik 4,1 juta ton, tertinggi sejak perubahan data BPS,” ujar Amran.
Kenaikan ini menjadi indikator nyata bahwa kebijakan penguatan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani mulai menunjukkan hasil konkret di lapangan.
Capaian Produksi dan Stok Beras Nasional
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bapanas, total produksi padi setara beras sepanjang 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, naik signifikan dari capaian tahun sebelumnya yang berada di kisaran 30 juta ton.
Peningkatan produksi ini berdampak langsung pada stabilitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Hingga akhir tahun, stok CBP diperkirakan menembus lebih dari 3 juta ton, capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir.
“Stok cadangan beras nasional kita diproyeksikan menembus lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun. Ini juga tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ungkap Amran.
Sebagai perbandingan, dalam lima tahun terakhir stok akhir CBP tercatat jauh lebih rendah, yakni:
Tahun 2021 hanya 0,8 juta ton
Tahun 2022 sebesar 0,3 juta ton
Tahun 2023 kembali di 0,8 juta ton
Tahun 2024 mulai naik menjadi 1,8 juta ton
Dengan capaian 2025 yang menembus 3 juta ton lebih, pemerintah berhasil mencetak rekor baru dalam pengelolaan stok beras nasional tanpa bergantung pada impor.
Rekor Baru Tanpa Ketergantungan Impor
Dalam 18 tahun terakhir, belum pernah ada periode ketika stok akhir CBP melampaui 3 juta ton tanpa impor. Catatan terakhir terjadi pada tahun 2008, ketika stok akhir CBP hanya mencapai 1,1 juta ton.
Periode 2009 yang juga tanpa impor mencatatkan stok 1,6 juta ton, sementara pada 2019 hingga 2021 yang sama-sama nihil impor, stok CBP hanya berada pada kisaran 2,2 juta ton hingga 0,8 juta ton.
Dengan capaian saat ini, Bapanas memastikan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting dalam kemandirian pangan nasional.
“Insya Allah tahun ini kita hampir pasti tidak ada impor. Sampai detik ini tidak ada impor beras, dan saya yakin satu bulan ke depan pun tidak akan ada impor,” tegas Amran.
Pengadaan Dalam Negeri dan Penyaluran CBP
Perum Bulog terus memperkuat stok melalui pengadaan dalam negeri. Hingga 7 November 2025, total stok beras pemerintah mencapai 3,923 juta ton, terdiri dari 3,743 juta ton CBP dan 180,1 ribu ton beras komersial.
Sepanjang tahun ini, Bulog telah melakukan pengadaan dalam negeri sebanyak 3,264 juta ton, terdiri dari 3,056 juta ton untuk CBP dan 208,4 ribu ton stok komersial.
Selain itu, penyaluran CBP ke masyarakat telah mencapai 1,031 juta ton dan akan terus meningkat hingga akhir tahun. Penyaluran ini mencakup berbagai program pemerintah, di antaranya:
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras,
Bantuan pangan beras untuk masyarakat berpendapatan rendah,
Bantuan untuk daerah terdampak bencana, serta
Alokasi beras untuk ASN dan kebutuhan anggaran pemerintah.
Upaya Menstabilkan Harga Beras di Lapangan
Meski stok beras nasional melimpah, pemerintah tetap waspada terhadap dinamika harga di pasar. Amran menegaskan bahwa operasi pasar dan pengawasan harga akan terus dilakukan secara masif hingga harga benar-benar stabil di seluruh wilayah Indonesia.
“Kondisi stok dan produksi saat ini sangat kuat untuk menjaga stabilitas pangan. Dua bulan terakhir harga beras mulai turun. Namun kami tidak akan berhenti. Operasi pasar terus kami jalankan hingga seluruh harga di lapangan benar-benar stabil,” ujar Amran.
Program SPHP beras dilaksanakan secara simultan di berbagai lini pasar dan wilayah, didukung oleh Satgas Pengendalian Harga Beras yang melibatkan unsur Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog, serta pemerintah daerah.
Hingga 6 November 2025, Satgas telah melaksanakan lebih dari 5.000 kegiatan pengawasan, dengan rata-rata 800 titik pengawasan harian di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Menuju Swasembada Beras Berkelanjutan
Capaian tahun ini menjadi pijakan penting menuju swasembada beras berkelanjutan. Pemerintah menargetkan agar peningkatan produksi, penguatan stok, serta stabilisasi harga dapat terus dipertahankan tanpa bergantung pada impor di tahun-tahun mendatang.
Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa strategi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri mulai menunjukkan hasil konkret.
Dengan dukungan kebijakan pertanian yang pro-petani, pengawasan distribusi yang ketat, dan sinergi lintas lembaga, Indonesia kini berada pada jalur yang tepat menuju ketahanan pangan mandiri.
